Karawang,-Maxnews.co.id

KOMISI I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Karawang lakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ketua Komisi 1,Saepudin Zuhri serta para anggota

Langkah tegas mulai ditunjukkan aparat terhadap dugaan pelanggaran perizinan di Theatre Night Mart,(TMN) Jalan Tuparev. Pada Kamis malam (16/4), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama lintas instansi dan kelompok masyarakat menggelar inspeksi mendadak (sidak) yang menguak sejumlah kejanggalan mendasar dalam operasional tempat tersebut.

Sidak ini tidak sekadar formalitas.

Hasil awal sidak mengindikasikan adanya ketidaksesuaian serius antara dokumen perizinan dan kondisi nyata di lapangan. 

Theatre Night Mart tercatat sebagai usaha restoran dengan kategori risiko rendah—klasifikasi yang semestinya tidak memerlukan pengawasan ketat. 

Namun fakta di lokasi berbicara lain: kapasitas tempat duduk melampaui laporan awal, serta muncul indikasi aktivitas yang mengarah pada kategori usaha berisiko lebih tinggi.

"Sidak hari ini hanya sekedar formalitas,Besok akan diterbitkan surat rekomendasi untuk penutupan sementara,” tegas Ketua Komisi Saepudin Zuhri kepada media. Kamis 16/04/26

Proses saat ini masih dalam tahap klasifikasi untuk memastikan bentuk pelanggaran yang terjadi

Sidak ini memperlihatkan fungsi pengawasan DPRD yang mulai berjalan lebih aktif. Namun di sisi lain, kasus ini juga menyoroti lemahnya verifikasi awal dalam proses perizinan. 

Jika pengawasan baru dilakukan setelah usaha berjalan, potensi pelanggaran serupa di tempat lain bukan tidak mungkin sudah terjadi tanpa terdeteksi.

Hingga kini, pihak pengelola TNM belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap diam ini justru memperkuat spekulasi publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan atau setidaknya belum siap dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya ,DPRD akan menindaklanjuti dengan rekomendasi, keputusan ada di tangan Satpol PP, Penutupan sementara bisa menjadi langkah awal. 

'Tetapi yang lebih penting adalah memastikan ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan, agar kasus serupa tidak terus berulang dengan pola yang sama: izin “ringan”, praktik “berat”.

Jika tidak, sidak hanya akan menjadi rutinitas reaktif—bukan solusi preventif.