WARGA sebelas Desa di dua kecamatan di Kabupaten Karawang dilaporkan mengalami kekeringan parah yang mengancam lahan pertanian serta kesejahteraan petani. Lima Desa berada di Kecamatan Cilamaya Kulon, dan enam desa lainnya di Kecamatan Cibuaya.
Menindaklanjuti pengaduan warga tersebut, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas instansi pada Selasa, 27 Oktober 2026, guna mencari solusi konkret dan berkelanjutan.
Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menegaskan bahwa kemarau panjang menjadi persoalan krisis air dan kekeringan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.
"Persoalan kekeringan membutuhkan koordinasi lintas sektor pasokan air, kondisi saluran, hingga langkah teknis distribusi harus diselesaikan secara terpadu agar air benar-benar menjangkau lahan yang membutuhkan," ujar Mumun.
Salah satu catatan penting dari RDP tersebut adalah ketersediaan alat berat untuk normalisasi saluran yang sebenarnya sudah ada, namun belum dapat beroperasi optimal akibat kendala teknis di lapangan.
Mumun menegaskan bahwa sarana dan prasarana tidak boleh hanya berhenti di status "tersedia", melainkan harus segera diterjunkan dan bekerja sesuai kebutuhan riil petani.
Selanjutnya ketua Komisi II mengingatkan agar penanganan kekeringan tidak selalu bersifat darurat dan reaktif. Pemerintah daerah diminta mulai menyusun perencanaan jangka panjang serta peta mitigasi bencana pertanian agar masalah serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.
"Kami berharap kekeringan tidak meluas ke desa lain. Yang lebih penting: jangan sampai ini terus berulang. Harus ada perencanaan, pemantauan wilayah rawan, dan langkah antisipatif, bukan hanya bergerak saat petani sudah menderita kerugian," tegasnya.
Kesimpulan yang di Rekomendasikan dari hasil RDP ini kini menjadi amanah bagi Bapperida, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan sinergi nyata hingga air benar-benar sampai ke lahan petani Karawang.
Red.
0 Komentar